PURWOKERTO – Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus sumpah palsu dalam penerbitan sertifikat di Sokaraja Kidul dengan pelapor bernama Lanny Irawati Irwanto (51), Senin (23/11/2020).

Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nanang, SH, dengan anggota Majelis Hakim Ivonne, SH dan Rahma, SH, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anton Sutrisno, SH, MH itu selain menghadirkan terdakwa DS (47) didampingi kuasa hukumnya juga empat saksi yakni pelapor Lanny, dua saksi dari staf notaris, dan satu mantan karyawan terlapor/terdakwa.

Dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, Lanny telah menceritakan semua peristiwa yang terjadi kepada Majelis Hakim.

Setelah menceritakan apa yang dialami, Majelis Hakim mempersilahkan kepada Lanny untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan.

“Saya sempat pertanyakan persamaan warga di mata hukum kepada Majelis Hakim terkait tidak tahannya terdakwa, karena di kasus yang sama dengan duplikasi satu SHM yang dilakukan Suroso dan Khazanudin langsung divonis hukuman tahanan,”jelasnya seusai memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan itu.

Namun jawaban Majelis Hakim terkait tidak ditahannya terdakwa DS, lanjut Lanny, yaitu Pengadilan tidak punya wewenang menahan terdakwa karena proses itu ada di Kejaksaan dan Kepolisian.

“Ya proses penahanan sudah lewat, itu kewenangan ada di Kejaksaan dan Kepolisian, Pengadilan tidak punya wewenang menahan, kata Majelis Hakim,”ujarnya.

Karena merasa ada yang janggal dalam proses penegakkan hukum yang melibatkan DS terkait duplikasi sertifikat itu, ia telah mengirim surat kepada Kejati dan Komisi Yudisial.

“Karena adanya kejanggalan itu, saya telah mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi, namun belum ada respon. Saya juga sudah kirim surat ke Komisi Yudisial tanggal 22 Nopember lalu,”ucapnya.

Sementara itu, Kuasa hukum DS, Aan Rohaeni,SH., enggan bekomentsr selama proses persidangan masih berlangsung.

“Yang jelas klien kami memang pernah kehilangan sertifikatnya,”katanya.(*)

Berikan Tanggapanmu