JALIN SILATURAHMI : Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, SE. didampingi Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany, S.Sos saat menyerahkan menyerahkan kenangan kepada Ketua DPRD Indramayu H Syafrudin (Photo : Hms DPRD Kukar)

ONENEWS, KUKAR – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi contoh sejumlah daerah di Indonesia. Buktinya, Jumat (11/10/2019) lalu, Sekretariat DPRD Jembrana, Provinsi Bali dan DPRD Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tenggarong.

Kunjungan DPRD Jembrana disambut langsung oleh Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany, S.Sos bersama Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Alfian serta beberapa staf di Ruang Rapat Sekretaris Dewan (Sekwan) pukul 10.20 Wita. Sementara dari DPRD Jembrana dihadiri oleh Kasubag Program dan Anggaran I Gede Suartana, SE didampingi Kasubag Verifikasi dan Pelaporan I Putu Dedik Garmita Putra, S.Kom, Kasubag TU dan Kepegawaian I Putu Bayu Yudistama, SE beserta staf.Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus konsultasi terkait pembahasan penyusunan rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD tahun 2020.

Sementara kunjungan DPRD Indramayu berlangsung pukul 14.00 Wita dan dipimpin langsung Ketua DPRD Indramayu H Syarfudin.

Rombongan itu langsung disambut oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, SE didampingi Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany di Ruang Banmus DPRD Kukar.

“ Selain ingin mempererat silaturahmi, pansus III ingin sharing terkait tata beracara (Badan Kehormatan) dan Penyusunan Kode Etik. Karena setahu kami, DPRD Kukar telah merampungkan susunan AKD dan rumusannya bisa menjadi perbandingan kami,” kata H Syafrudin.

Selain itu tambahnya, DPRD Indramayu juga ingin melihat secara dekat Kabupaten Kukar yang saat ini sangat viral di media massa dan media sosial. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menetapkan Ibu Kota Negara (IKN) berada di Kecamatan Samboja, Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU).

 “ Sewaktu sekolah, kami mengetahui kalau Kukar merupakan wilayah kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Bukan hanya itu, Kukar juga terkenal sangat kaya dengan hasil alam, serta APBD yang sangat besar se-Indonesia,” ucapnya.Tentu saja, kunjungan dua DPRD tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Ia menerangkan bahwa DPRD Kukar melalui sidang Paripurna Ke – 9 DPRD Kukar telah merampungkan dan sudah mengumumkan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kukar masa jabatan 2019-2024, termasuk tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar pada 4 Oktober 2019 lalu.

Kemudian lanjut Rasid, terkait APBD tahun ini struktur pendapatan Kukar masih dominan dengan dana perimbangan, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Batu Bara.

“ Pendapatan Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp 4,1 triliun. Itu belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Provisinsi Kalimantan Timur,” terang Rasid.

Memang bebernya, Kukar memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, melalui tambang batu bara, migas, hasil hutan, perikanan, hasil laut, pertanian, perkebunan, termasuk pariwisata. Namun setiap tahunnya, Kukar harus menyetorkan kepada Pemerintah Pusat kurang lebih Rp 100 triliun.

“ Ini tidak berbanding lurus apa yang kita terima kembali saat ini kurang lebih Rp 4,1 trliun,” cetusnya.

Padahal, Kukar sendiri memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan.

“ Kecamatan kita tidak seperti Pulau Jawa, satu sampai dua jam sudah bisa di kunjungi semuanya. Untuk menuju kecamatan yang paling ujung di Kukar saja, bisa memakan dua hari dua malam apabila ditempuh dengan jalur sungai. Sehingga sudah tentu ongkos yang dikeluarkan juga sangat besar,” urainya.

Ditambah lagi, saat ini masih banyak desa di Kukar yang terisolir dan infrastruktur jalannya belum rampung.

“ APBD Rp 4,1 trliun sangat kurang. Tapi selama ini kita tidak pernah protes secara berlebihan dan masih mengikuti aturan yang sudah ada,” ujar Rasid, lagi. (bay)

Berikan Tanggapanmu