JAKARTA – Sejumlah massa dari Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) mendatangi Gedung KPK (16/9) guna menyampaikan aspirasi terkait kasus KKN yang terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN). BUMN adalah untuk mendongkrak pendapatan negara,dan sudah menjadi barang tentu kalau BUMN benar dalam mengelola
asset SDA akan mendongkrak pula kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.

Dalam aksinya Fraksi mendesak KPK untuk serius menangani dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) dalam kasus PLTU Riau-1.

Belakangan ini kasus korupsi di PLN menjadi topik perhatian Fraksi karena sudah jelas fungsi BUMN adalah untuk mendongkrak pendapatan negara,” ujar Kordinator Lapangan Fraksi M.Y. Rangkuti, dalam orasinya, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Rangkuti, kalau BUMN benar dalam mengelola aset SDA, maka akan mendongkrak pula kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.

“Tapi dalam hal ini malah terjadi KKN di internal PLN yang melibatkan pejabat Negara termasuk dalam hal ini ada indikasi (dugaan) keterlibatan AH.” ungkap Rangkuti.

Rangkuti menjelaskan, seperti yang dikatakan Mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, tak memperdulikan bantahan Ketua Umum Partai Golkar, AH tentang pertemuan membahas Proyek PLTU Riau-1 di kediaman AH.

“Eni yang telah mengajukan justice collaborator itu tetap dalam keterangannya dan mengaku telah menyerahkan bukti-bukti kongkalikong proyek PLTU Riau-1 di rumah AH kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan itu, dihadiri Eni, Idrus Marham, AH, Melchias Markus Mekeng, dan bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B. Kotjo.” ujar Rangkuti yang mengutip keterangan Eni Maulani Saragih.

Menurut Rangkuti, dalam pemeriksaan di KPK tertanggal 26 September 2018, Eni mengatakan, kalau (AH) membantah tidak apa-apa, tetapi pertemuan itu terjadi dan ada,. Rangkuti menuturkan, semua isi pembicaraan dalam pertemuan di rumah AH, kata Eni sudah disampaikan kepada KPK.

Eni bersedia bekerja sama dengan KPK agar lembaga antirasuah itu mudah mengusut semua yang terlibat kasus proyek PLTU Riau-1. “KPK telah menjerat Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Eni dan Idrus Marham diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo berupa uang sebesar Rp6,25 miliar.

Eni sebelumnya pun mengaku mengalirkan sebagian uang suap yang diterima dari Kotjo ke Munaslub Partai Golkar 2017. Pada kegiatan itu, AH terpilih sebagai ketua umum Golkar. KPK telah memeriksa Mekeng, namun belum dengan AH.” terang Rangkuti.

Menurut Rangkuti, pertemuan membahas proyek senilai USD 900 juta itu juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo. Pertemuan dilaksanakan setelah AH menjabat Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH. Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo. Pertemuan itu digelar di rumah pribadi AH pada Januari 2018 lalu. Pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1.” kata Rangkuti.

Rangkuti menegaskan, pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar.

“Jelas sudah dari rangkaian ini ada indikasi keterlibatan AH dalam kasus PLTU RIAU-1.” tandas Rangkuti. (*)

sumber:aktualitas.id

Berikan Tanggapanmu