HARAPKAN PERHATIAN : Tokoh masyarakat dan pemuda Muara Jawa usai ngopi bareng bersama Rektor Unikarta Erwinsyah membahas 10 Persen PI Blok Mahakam. (ist)

Saat “Ngopi” 10 Persen PI Blok Mahakam Bersama Pemuda Muara Jawa

1News.id, KUTAI KARTANEGARA – Masyarakat yang berada di Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum merasakan pembangunan yang merata. Padahal sebanyak enam kecamatan di kawasan tersebut merupakan penghasil minyak dan gas bumi (migas) dan harusnya lebih berkembang dari kecamatan lainnya.

Enam kecamatan itu yakni Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu. Mereka meminta mayoritas persentase kepada daerah pesisir lebih mendekati keadilan untuk kemakmuran masyarakat. Apalagi saat ini, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar telah mendapatkan 10 % Partisipating Interest (PI) Blok Mahakam dari pusat.

Dimana 10 % PI yang sudah disetujui itu, sebanyak 66,5 % untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 % untuk Pemkab Kukar.

“ Nah kita di pesisir hanya minta minimal 65 persen dari 33,5 persen porsi Kukar. Karena saat ini enam kecamatan di pesisir masih minim perhatian pembangunan fisik maupun SDM (Sumber Daya Manusia),” ucap Sebta Natanail, Pemuda Muara Jawa saat Ngopi (Ngobrol Pintar), Kamis (1/8/2019) kemarin sore di Muara Jawa.

Ngopi ini bertemakan “Ngobrolin Participating Interest 10 Persen Mahakam untuk Pesisir”. Turut hadir dalam kegiatan ini, Rektor Unikarta Erwinsyah, Camat Muara Jawa Safruddin, anggota DPRD Kukar terpilih Ahmad Jaiz (Golkar) dan Sabir (Nasdem) serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Muara Jawa.

Dimana disimpulkan, pesisir harus menyatukan persepsi lewat PI. Kemudian akan dibentuk dewan energi pesisir dan meminta agar dibuatkan Perda untuk pembagian mayoritas ke pesisir. Selanjutnya, meminta produk kebijakan 65 persen terhadap kebutuhan pesisir diluar 33,5 persen. Terakhir, meminta agar anggota dewan asal pesisir untuk bersama-sama mengawal PI 10 persen Blok Mahakam.

Sementara itu, Rektor Unikarta Erwinsyah mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari pemuda di Muara Jawa. Ia mendukung apa yang diharapkan warga pesisir. Mengingat saat ini kondisi di daerah penghasil ini sangat memerlukan keadilan untuk pembangunan yang merata.

“ Minimal 65 persen dari 33,5 persen porsi Kukar itu saya sangat setuju. Kenapa? Itu karena di pesisir masih banyak jalan yang rusak, pembangunan yang tidak merata, SDM yang masih rendah serta tingginya angka kemiskinan,” ungkap Erwin, akrab disapa.

Nantinya, warga pesisir juga akan membentuk wadah konsulidasi dari perwakilan 6 kecamatan untuk mengontrol Pemkab Kukar dalam pengelolaan dana PI itu. (bay)

Berikan Tanggapanmu