Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (Photo : Bayu/1News)

ONENEWS, KALTIM – Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kandidat ibu kota negara (IKN) mengaku siap apabila ditunjuk Presiden Joko Widodo. Apalagi, dua wilayah tersebut memiliki berbagai keunggulan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Saat ditemui dikediamannya, Jumat (23/8/2019) malam lalu, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, kabupaten tempatnya memimpin sangat siap apabila diminta untuk menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Pasalnya, PPU sedikitnya memiliki 5 keunggulan sebagai kandidat.Sebagai kabupaten terkecil di Kalimantan Timur, jelas Gafur, PPU memiliki 4 kecamatan seperti Sepaku, Penajam, Waru dan Babulu, dengan jumlah penduduk terkini sekitar 160 ribu jiwa.

“ Jadi PPU masih mempunyai wilayah yang sangat luas untuk dikembangkan. Sehingga kami mengundang seluas-seluasnya masyarakat untuk datang dan berinvestasi di PPU,” katanya.

Selain itu, sejumlah infrastruktur akan dan sedang dibangun oleh pemerintah PPU. Seperti tol laut terpanjang di Indonesia yang menghubungkan ke Melawai di Balikpapan dengan jarak 14 km.

“ Saat ini sudah masuk proses lelang hingga 2 bulan ke depan. Ditarget proyek itu selesai dalam 4 tahun,” ucap Gafur.

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, Pemkab PPU juga segera membangun akses jalan menuju Kutai Barat (Kubar). Sehingga jarak tempuh dari PPU ke Kubar yang biasanya 11 jam menjadi 2 jam saja.

“ Proyek ini senilai Rp2 triliun dan itu dari APBN. Sampai saat ini sudah masuk proses kajian AMDAL,” tutur Bupati.Selanjutnya tambah Gafur, ada juga proyek jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kariangau di Balikpapan dan Buluminung di PPU. Proyek ini juga bersumber dari APBN dan kini masuk tahapan 75 persen pembebasan lahan dari PPU. Sehingga apabila proyek ini selesai dikerjakan, akan menyambung ke KM 13 Balikpapan atau Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

“ Itu sesuai dengan nawacita Pak Presiden untuk membangun konektivitas kabupaten dan kota,” ucapnya.Kemudian kata Gafur, warga yang tinggal di PPU, sebagian besar bekerja sebagai petani. Di Babulu misalnya, banyak areal pertanian di wilayah itu. Kelistrikan di PPU pun surplus, di mana saat ini masuk di kelistrikan Kalimantan Selatan (Kalsel). Apalagi, tersambung dengan kelistrikan Mahakam dari kota Balikpapan.

“ Itu yang membuat listrik surplus di PPU,” terang Gafur.

Mengenai masyarakat yang ada di PPU, 60 persen banyak warga Jawa dan mayoritas menempati wilayah transmigrasi. Sementara, sisanya berasal dari Sulawesi dan juga Kalimantan Selatan.

“ Alhamdulillah masyarakat disini hidup rukun berdampingan,” ungkap Bupati muda ini.

Tapi hal yang membuat dirinya khawatir setelah mencuatnya isu PPU menjadi kandidat ibu kota adalah banyaknya lahan yang diincar broker properti. Dimana beber Gafur, pencarian lahan di PPU semakin ramai. Meskipun hingga saat ini, belum ada pelepasan hak atas tanah dengan nilai fantastis.

Tapi Bupati punya cara untuk mengatasi itu. Karena harga lahan disini hanya berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), bukan apraisal (perkiraan/penilaian).

“ Kami di PPU belum menaikkan NJOP. Kami ingin supaya orang itu masuk (tinggal di PPU dan berinvestasi). Karean saya yakin, dimana ada penduduk yang banyak, perputaran ekonomi pasti tinggi,” ujar Gafur.Sementara itu, Samboja, salah satu kecamatan di Kutai Kartanegara juga ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat ibu kota negara, menggantikan Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro belum lama ini juga memastikan kandidat ibu kota baru, bukan tepat di Bukit Soeharto, karena memiliki hutan yang harus dilindungi.

Kecamatan Samboja sendiri memiliki luasan wilayah 1.045,9 kilometer persegi, dan memiliki kawasan pesisir. Hingga Februari 2019, jumlah penduduk tercatat 63.781 jiwa, yang tersebar di 4 desa dan 19 kelurahan.

Dua kelurahan terpadat ada di Kelurahan Samboja Kuala dengan jumlah penduduk 6.062 jiwa dan Kelurahan Karya Merdeka dengan catatan penduduk 6.045 jiwa. Samboja Kuala sendiri, merupakan kampung nelayan, lantaran berada di kawasan pesisir, yang jaraknya tidak begitu jauh dari kantor kecamatan.

Tentu saja, masuknya Samboja sebagai kandidat ibu kota negara, sangat disambut gembira oleh masyarakat Samboja. Meski isu lingkungan, sempat membuat cemas masyarakat. Mengingat, sebagian luasan Samboja, memang masuk Tahura Bukit Soeharto.

“ Ada kekhawatiran dampak buruk terhadap lingkungan. Sisi lain, ada optimistis dampak ekonomi yang terbangun, selama tidak ada dampak lingkungan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Samboja Nurkholis.

Secara umum, ungkap Nurkholis, Pemkab Kukar hingga pemerintah kecamatan Samboja, belum mengetahui pasti lokasi tepat berdirinya ibu kota negara yang baru. Meski kabar beredar lokasinya ada di dekat pesisir.

“ Karena soal (ibu kota negara) ini, wewenang Pemprov Kaltim,” sebut Camat.

Meski di sebut menjadi kandidat ibu kota, Nurkholis meminta warganya menyikapinya secara proporsional.

“ Jangan merespons berlebihan, karena masih dalam tahap kajian Bappenas. Baik itu dari sisi kelayakan, maupun akademis. Kita tunggu saja keputusan pemerintah,” katanya, lagi.Keunggulan Samboja sendiri, tutur Nurkholis, salah satunya banyak sumber air baku untuk air bersih PDAM serta tersedianya PLTG Senipah untuk kebutuhan listrik masyarakat. Dimana sumber air bersih itu berasal dari Sungai Merdeka, ditambah adanya waduk untuk keperluan irigasi.

Bahkan terdengar kabar Mabes TNI berencana membangun Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di kawasan Samboja dan yang terbesar di Indonesia. Apalagi pada 8 Agustus 2019 lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah meninjau lokasi tersebut. Apakah itu untuk keperluan ibu kota Negara? Nurkholis mengaku tidak tahu persis.

“ Iya ada Panglima meninjau, tapi tidak tahu apakah karena ibu kota Negara atau bukan. Yang jelas, secara umum masyarakat Samboja mendukung apabila memang Samboja kedepan jadi ibu kota negara,” ungkapnya.

Lahan Jadi Buruan Broker Properti

Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kandidat terkuat ibu kota Negara (IKN) menggantikan Jakarta. Bahkan sebulan terakhir, lahan di Samboja menjadi buruan broker properti.

“ Sudah banyak di sini, orang masuk tanya-tanya cari tanah 10 hektare, 5 hektare, 4 hektare. Itu sejak muncul nama Samboja jadi calon ibu kota,” kata Anwar (40), salah seorang tokoh masyarakat Samboja yang tinggal di Teluk Pemedas kepada harian ini.

Tapi menurutnya, harga jual tanah saat ini masih relatif standar. Apabila ada kandungan batu bara, harga per hektare berkisar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Bahkan, harga tanah yang berada di pinggir jalan, malah lebih mahal.

“ Apalagi jalan besar atau jalan utama. Satu kapling 10×20 meter Rp50 juta, bahkan ada yang Rp100 juta,” urai Anwar. Sehingga tegasnya, Samboja ini masih memiliki lahan yang luas, sehingga apabila terpilih menjadi ibu kota, tidak akan mengganggu taman hutan raya bukit Soeharto.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Samboja Nurkholis menerangkan, sebulan terakhir ini belum ada transaksi pelepasan hak atas tanah secara besar-besaran di Samboja. Meski akunya, dari laporan Lurah kepadanya, banyak broker properti yang sedang survei lahan di Samboja.

“ Masih normal dan soal harga saya kurang paham. Kenaikan harga tanah memang tidak dihindarkan, apalagi Samboja disebut sebagai kandidat ibu kota,” katanya.

“ Cuma setahu saya, lahan yang di dalamnya ada kandungan batubara tinggi, bahkan bisa tembus sampai Rp300 juta per hektare,” tambah Nurkholis. (bay)

Berikan Tanggapanmu