MAKAN KORBAN : Lokasi tempat terjadinya longsor dan mengakibatkan seorang pekerja PT Buma Lati bernama Najib tewas tertimbun longsor di areal kerja PT Berau Coal, Minggu (28/7/2019) sore lalu. (ist)

1News.id, SAMARINDA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Ir. H. Wahyu Widhi Heranata mengaku sudah mengetahui adanya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja PT Buma Lati bernama Ahmad Najib Khoeroni (28), akibat tertimbun longsor di areal pertambangan batu bara milik PT Berau Coal, pada Minggu (28/7/2019) sore.

Namun ia menegaskan, penanganan permasalahan tersebut bukan kewenangan daerah. Pasalnya, PT Berau Coal beroperasi dibawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI).

“ Itu kewenangan pusat, bukan daerah,” kata Widhi saat dikonfirmasi via telpon oleh awak media, Senin (29/7/2019) kemarin.

Namun terangnya, apabila ada kecelakaan tambang dimanapun, baik status operasinya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) atau PKP2B, Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan tersebut wajib melapor kepada ketuanya masing-masing.

“ Kalau WIUP bisa ke saya (ESDM Kaltim,Red) tapi kalau PKP2B adanya di Jakarta,” tegasnya, lagi.

Untuk diketahui, WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan wajib mengajukan permohonan IUP kepada menteri, gubernur, dan bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Sedangkan PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batu bara.

Hal tersebut berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA serta Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996. (Sumber: Salim (2005) dalam “Hukum Pertambangan di Indonesia”, hal. 225-227, PT Raja Grafindo Persada).

Melanggar Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik?

Dalam Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Terjadinya kecelakaan kerja di lokasi perusahaan batu bara diduga melanggar Pasal 3 ayat 2 huruf a tentang Kaidah Pertambangan yang baik.

Dimana pada ayat 3, kaidah teknik yang dimaksud meliputi berbagai aspek, seperti teknis pertambangan, konservasi mineral dan batu bara, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pasca tambang, serta pasca operasi, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

Kemudian pada BAB V Pasal 45 Nomor 1 dan 2 menyebutkan, pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan kewenangan Menteri dan gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a. Pengawasan itu dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Apabila terjadinya pelanggaran. Dalam Pasal 46 Inspektur Tambang berhak untuk melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3.

Sehingga, Inspektur Tambang memiliki kewenangan untuk memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat, menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batu bara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja atau buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Ketika terbukti melanggar aturan, maka perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin. (Sumber : Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018). (bay)

Berikan Tanggapanmu