Tantangan Pembangunan Menuju Pilbup Kukar 2020 (1)

UNTUK KUKAR : Rektor Unikarta Erwinsyah saat menjadi narasumber dalam acara Kopi Etam Jilid II bersama Anggota DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman dan Supriyadi serta Ketua DPW Partai PAN Kaltim Darlis Pattalongi, Rabu (17/72019) sore lalu. (Photo : Bayu/1News)

SEJAK dulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memang terkenal kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun apa yang terlihat tak sesuai kenyataannya. Karena sebenarnya, Kabupaten yang memiliki luas wilayah 27.263 km² tersebut, selama ini hanya terlena akan hasil pertambangan, yang akan habis nantinya.

Oleh : Bayu Surya

ITULAH yang disampaikan Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Erwinsyah dalam acara Kopi Etam Jilid II bertajuk “Tantangan Pembangunan Kukar dan Pilbup 2020” di Jalan Jelawat, Tenggarong, Rabu (17/7/2019) sore lalu.

“ Sebenarnya Kukar ini adalah daerah yang kaya dan sejahtera secara SDA, tapi tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. Itulah yang terjadi di Kukar. Kalau bahasa kita, itu adalah sebuah kutukan. Mengapa kutukan? Dari dulu SDA-nya saja yang besar, tapi tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan yang ada,” terang Erwin, akrab disapa.

Saat ini, struktur ekonomi di Kukar masih di dominasi oleh sektor pertambangan hampir 46,8 persen, sementara 12 persennya pertanian dan sisanya dari sektor jasa. Dimana dapat dilihat, Kukar masih ketergantungan yang sangat tinggi terhadap SDA.

Oleh karena itu, lanjut Erwin, bicara sosok kepemimpinan, Kukar ini sangat membutuhkan pemimpin yang mampu melepaskan kutukan itu.

“ Kita (Kukar,Red) butuh sosok yang berani keluar, bukan pemimpin yang hanya terbuai oleh persoalan kita ini kaya. Selama ini itu masalahnya,” cetusnya.

Karena, tambah Erwin, selama ini Kukar selalu dianggap sebagai daerah yang kaya. Padahal kalau dilihat secara struktur ekonomi, sebenarnya tidak kaya. Sehingga jangan heran, kalau kekuatan Kukar yang ada di sektor minyak dan gas bumi (migas) akan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

“ Ya memang seperti itu. Karena SDA itu tidak bisa diperbaharui dan lambat laun angkanya akan terus menurun,” ucapnya.

Selama ini hal tersebut tidak disadari oleh masyarakat, ditambah Pemkab Kukar selalu terlena. Sehingga jelas Erwin, bicara soal pembangunan di Kukar, sekarang bagaimana caranya agar anggaran yang ada bisa dibuatkan suatu kebijakan, dengan tujuan bisa dimaksimalkan secara baik, tetapi tidak menyentuh terhadap persoalan esensinya (hakikat,Red).

“ Maka dari itu, setiap tahun selalu kita dengar ada bahasa rasionalisasi (membuat alasan,Red),” katanya.

“ Aneh juga tiap tahun ada rasionalisasi, terus apa yang di rasionalisasikan? Karena yang di rasionalisasikan adalah sesuatu yang tidak irasional (tidak selaras,Red), misalnya belanja pegawai-pegawai yang tidak perlu, itu harusnya dikurangi. Sehingga nanti serapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu secara efektif bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat,” tutur Erwin.

Kemudian, selain terlena akan sektor ekonomi alias SDA tadi, Kukar juga memiliki persoalan lain, yakni terlalu membanggakan diri untuk tidak menuntut hak ke pusat, contohnya soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Kukar.

“ Saya pernah bicara dengan anggota DPR RI. Dia bilang Kukar ini terlalu sombong. Tidak pernah meminta anggaran untuk proyek pembangunan yang ada di pusat, sehingga terlalu percaya dengan struktur APBD yang besar. Akibatnya, ke depan agak sulit melakukan pembangunan,” terangnya.

Dari struktur ekonomi tadi, gambaran yang paling ironis di Kukar adalah kurang bisa menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Walaupun, ucap Erwin, Kukar mendapat tambahan di APBD melalui Partisipating Interest (PI) dari sektor migas.

“ Tapi sekali lagi, tidak sama sekali tidak signifikan. Karena jumlahnya hanya sekitar 100 sekian miliar saja. Padahal kita sudah menyumbang ke pusat sangat luar biasa, yakni 100 sampai 200 triliun, tapi yang kembali hanya berapa saja. Dan itu tidak akan cukup bagi daerah Kukar,” ucapnya.

Faktanya saja, angka kemiskinan di Kukar bukan malah berkurang, tapi meningkat. Menariknya lagi, angka kemiskinan itu malah berada di kantong-kantong atau daerah industri migas, salah satunya Kecamatan Samboja.

Untuk itu harapnya, Kukar harus bangkit. Apabila dikaitkan dengan masalah Pilbup, Kukar sangat butuh sosok pemimpin yang bisa membawa keluar dari kutukan. Yang bisa meningkatkan PAD dan bisa melakukan restrukturisai birokrasi (penataan kembali,Red) serta bisa melakukan efisensi secara anggaran.

“ Saya agak kecewa juga dengan suasana demokrasi yang ada di Kukar, tidak seperti di daerah lain. Mana orang-orang Kukar yang mempunyai tanggung jawab untuk maju di Pilbup? Bahkan yang ada itu-itu saja,” singgung Erwin.

Mudah-mudahan, katanya, akan muncul sosok yang berani membawa perubahan, yang berbeda, yang tidak selalu berkata Kukar kaya dan mampu, tapi sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, malah membawa Kukar makin terpuruk.

“ Kita butuh figure yang berani mendobrak hal semacam itu, harus berani bicara kepada pusat, ini loh Kukar. Kalau pilihannya hanya biasa-biasa saja, Kukar tidak akan maju. Hanya seperti ini saja,” cetusnya.

Maka dari itu, terang Erwin, Kukar membutuhkan karakter kepemimpinan yang berani keluar dari kebiasaan yang ada. Kukar harus memiliki tokoh yang mampu mendobrak tentang keadilan pembagian keuangan daerah.

“ Kadang-kadang saya rindu juga zaman Pak Syaukani (Pak Kaning,Red). Saat itu nilai APBD Kukar sangat luar biasa, tapi setelah dibawah itu kembali turun. Sempat naik sedikit pada tahun 2012 (Zaman Rita Widyasari,Red),” bebernya. (bersambung)

Berikan Tanggapanmu