TAK BERGUNA? : Bangunan instalasi penyulingan air asin menjadi tawar di Desa Muara Pantauan, Kecamatan Anggana yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 6,8 Miliar hingga kini tidak beroperasi lagi. (Photo : Bayu/1News)

1News.id, KUTAIKARTANEGARA  Masyarakat di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), selama ini mengandalkan air hujan untuk keperluan hidup setiap hari. Sehingga, pada 2016 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengalokasikan  dana sebesar Rp 6,8 miliar, untuk membangun sarana penyulingan air asin menjadi tawar.

Tapi kini instalasi untuk air layak konsumsi yang diresmikan pada Februari 2017 oleh Edi Damansyah yang saat itu masih Wakil Bupati Kukar, kini tidak berguna.

Kepada awak media, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Muara Pantuan, Aziz mengtakan, penyulingan air ini hanya sempat dipakai sekitar 2 bulanan saja. Setelah itu warga tidak lagi mau.

“ Makanya mesin serta peralatan instalasi penyulingan air asin jadi tawar ini, tidak lagi dioperasikan. Bahkan semua galon penampungan air bersih di sini, isinya air hujan saja,” katanya.

Alasan masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal itu, jelas Aziz, karena masyarakat melihat instalasi tersebut menyedot air baku untuk diolah, dari sebuah anak sungai desa itu. Sedangkan sehari-hari, masyarakat juga melakukan aktivitas MCK (mandi, cuci dan kakus alias buang air besar) pada aliran sungai kecil tersebut.

Sehingga lanjutnya, masyarakat merasa jijik dan tidak mau menggunakan air dari penyulingan tersebut.

“ Ya karena itu. Air baku diolah dan disedot dari sungai kecil itu, padahal disitu juga warga buang air besar dan lainnya. Banyak pula tumpukan sampah rumah tangga, ikut mengalir di sungai itu. Makanya sekitar 2 bulan saja, warga tak mau lagi pakai air dari penyulingan ini,” beber Aziz, lagi.Bahkan informasi yang dihimpun. Banyak warga mengganggap jika keberadaan proyek instalasi pengolahan air asin jadi air tawar dibangun di desa itu, sedikit dipaksakan. Ditambah lagi, saat menentukan letak atau tempat pembangunan sarana tersebut, tidak melibatkan tokoh masyarakat setempat. Bahkan lebih ekstrem lagi, warga menilai pihak terkait di proyek itu terbilang bukan ahlinya.

“ Coba semisalnya mereka itu memang ahli, pasti tahu kalau di lokasi ini tidak cocok dibangun pengolahan air asin jadi tawar. Jadi mencari lokasi lain yang lebih tepat. Semestinya kan air baku diambil langsung dari laut, gunakan pipa panjang untuk menyedot. Bukan malah ambil dari sungai kecil yang airnya kotor begitu. Jangankan diminum, untuk mandi saja, warga tidak mau pakai,” tambah Sul, juga warga Muara Pantuan.

Tidak itu saja, kini masyarakat jika timbul kecurigaan jika proyek itu malah menyimpan masalah yang bakal terbongkar di kemudian hari. Sebab, melihat fisik secara keseluruhan instalasi sudah dibangun, diduga tidak sesuai dengan anggaran alias biaya diserap mencapai Rp 6,8 miliar. Karena itulah warga meminta aparat penegak hukum, seperti Polres Kukar, Kejaksaan Tenggarong, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa mengusut proyek tersebut.

“Nanti akan diturunkan petugas Satreskrim menyelidiki, terkait pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Muara Pantuan tersebut. Jika benar terindikasi bermasalah,” ujar Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar. (bay)

Berikan Tanggapanmu