HARUS DAMAI : Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto beserta HM Joe Soetomo dan seluruh elemen masyarakat berharap Kaltim tetap damai siapapun yang terpilih memimpin Indonesia. (Foto : Yovie/1News)

1News.id, SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi menginginkan Kaltim tetap dalam keadaan kondusif dan nyaman usai pleno rekapitulasi ditingkat Kaltim dan Indonesia.

“ Kaltim sudah damai, siapapun yang terpilih bisa membangun Indonesia, terutama Kaltim,” kata Hadi saat 

“Kaltim sudah damai, sudah menyelesaikan perhitungan tingkat provinsi, siapa pun yang terpilih harapan kita semua membangun Kaltim membangun Indonesia” ungkap Hadi ketika Silaturahmi Kebangsaan di Pendopo Lamin Etam, Samarinda beberapa waktu lalu.

Hadi juga berharap, melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang digagas oleh Polda Kaltim ini, bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi jelang penetapan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“ Saya optimis Kaltim akan tetap damai siapapun yang menang dan kita tidak akan mencampuri urusan pusat. Tapi jika ada masyarakat yang kurang puas, itu hak asasi mereka untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan proses dan aturan. Saya yakin Kaltim optimis damai,” ungkapnya.Senada dengan Hadi, HM Jos Soetomo selaku Tokoh Agama di Kaltim juga beranggapan apa yang terjadi semua kehendak Tuhan. Untuk itu dia berharap Kaltim harus aman.

“ Kita punya Tuhan, artinya semua Tuhan yang atur, kita harus jadi contoh dunia panutan dunia, kondisi harus aman,” kata Jos Soetomo.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto menyikapi isu adanya kecurangan pemilu di Kaltim. Dia membantah terjadinya hal tersebut, karena dirinya menyaksikan sendiri perhitungan suara akhir di KPU tingkat provinsi.

“ Saya menyaksikan langsung sampai selesai, ternyata saat pleno sampai terakhir, seluruh saksi partai politik dan tim sukses menandatangani, artinya kita bisa menilai pemilu 2019 berjalan aman, maka tidak ada alasan lagi bahwa ada isu-isu People Power itu berlaku di Kalimantan,” tegas Priyo.

Sekedar diketahui, silaturahmi kebangsaan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Danrem 091/ASN, Kepala Binda Kaltim, jajaran KPU dan Bawaslu Kaltim, serta Walikota dan Ketua DPRD Samarinda.

Deklarasi Tolak Popple Power di Kaltim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Kaltim, Asmuni Ali dibacakan langsung dan dikuti seluruh tokoh lintas agama, tokoh lintas Etnis, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat Kaltim. Salah satu poin penting yakni menolak keras adanya People Power terjadi di Kaltim. (Vie)

Berikan Tanggapanmu