Photo : (int)

1News.id, SAMARINDA – Guna melakukan pengkajian daerah melalui pengumpulan informasi atau data terkait dengan permasalahan yang ada di daerah secara detail dan komprehensif (menyeluruh), Tim Kajian Daerah (Kajida) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Rabu (10/4/2019) kemarin mengunjungi Kalimantan Timur (Kaltim).

Tiba di Kantor Gubernur Kaltim, rombongan Tim Kajida Wantannas yang dipimpin Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI Dr Sungkono disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  (Kesra) Setdaprov Kaltim, Muhammad Sa’bani.

Dalam kesempatan itu, Sungkono menjelaskan tugas Tim Kajian Daerah Wantannas adalah melaksanakan pengkajian daerah atau mengumpulkan informasi dari pejabat daerah maupun dari berbagai elemen masyarakat setempat. Yang mana hasilnya akan ditelaah atau dikaji sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

“ Tujuan kajian daerah ini adalah untuk pendalaman dan analisis terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kajian itu disusun menjadi sebuah rekomendasi, sebagai bahan masukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional, guna menentukan kebijakan leih lanjut,” terangnya. 

Pengkajian yang dilakukan Kajida telah dilaksanakan sejak 8 sampai 12 April di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

“ Permasalahan yang lebih didalami saat pengkajian ini yakni meliputi kerusakan lingkungan pada bekas tambang batubara, pencemaran lingkungan pada daerah aliran sungai dari pertambangan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya,” beber Sungkono.

Untuk itu, Sungkono menegaskan, perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah  pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk dukungan seluruh pemangku kepentingan dan peran swasta untuk terus menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sehingga tetap tercipta kondusifitas daerah.

Sementara itu kepada rombongan, Sa’bani memaparkan Provinsi Kaltim terdiri 7 kabupaten dan 3 kota. Dimana tanah Kaltim dianugrahi berbagai sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan tersebar di beberapa kabupaten dan kota, sebagai potensi yang menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan Kaltim.

“ Memang kita akui potensi SDA Kaltim menjadi penopang devisa negara termasuk pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kaltim, termasuk pajak dari kendaraan bermotor. Sehingga hal itu berdampak pada peningkatan roda perekonomian dan pembangunan di Kaltim,” terangnya. (*Vie)

Berikan Tanggapanmu