PAPARKAN CARA : Anggota Komisioner KPU Kota Samarinda, Muhammad Najib saat menerangkan tata cara pemilu serentak yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang di hadapan petugas kebersihan atau pasukan kuning Kota Samarinda, Rabu (10/4/2019) pagi. (ist)

1News.id, SAMARINDA – Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 ini akan berlangsung dalam waktu dekat, atau tepatnya pada 17 April mendatang. Dimana masyarakat di seluruh Indonesia akan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten dan Kota.

Tentu saja dengan sisa waktu selama 6 hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda bersama dengan Relawan Demokrasi KPU Kota Samarinda terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Buktinya, Rabu (10/4/2019) pagi tadi, sebanyak 150 petugas kebersihan atau pasukan kuning Kota Samarinda mendapatkan pemahaman tentang tata cara pemilu di Kantor Camat Samarinda Ulu.

“ Alhamdulillah antusias para pekerja di Dinas Kebersihan Kota Samarinda sangat baik. Mereka sangat bersyukur adanya sosialisasi ini, sehingga mereka paham tentang tata cara pemilu tahun ini,” terang anggota Komisioner KPU Kota Samarinda, Muhammad Najib kepada harian ini.

Dalam sosialisasi, Najib memaparkan bahwa pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Karena saat ini yang dipilih masyarakat lebih banyak.

“ Nanti di TPS (Tempat Pemungutan Suara) ada lima kertas surat suara yang akan di dapat dan tentunya dengan ukuran yang lebih besar,” katanya.

Saat bercengkrama dengan pasukan kuning ini, beber Najib, masih banyak yang kebingungan dan bertanya perihal belum masuk daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) atau pindah pilih. Padahal, lanjutnya, batas terakhir untuk mengurus pindah pilih hanya tanggal 10 April ini.

“ Batas terakhir mengurus pindah pilih hari ini (Rabu,Red). Caranya datang ke Kantor KPU Kota Samarinda dengan membawa serta kelengkapan surat yang dibutuhkan,” tutur Najib.

Untuk diketahui, proses pindah pilih terjadi apabila pemilih yang mendekati hari pemungutan suara tidak berada di daerah asalnya. Sehingga masyarakat (pemilih) bisa mengajukan pindah pilih dengan masuk dikategori DPTb. Misalnya seorang mahasiswa atau pekerja yang tempat kerjanya di luar domisili tempat tinggalnya.

Bagi pemilih yang mengajukan pindah pilih tersebut harus mengurus dokumen pindah pilih atau formulir model A-5, yakni surat keterangan pindah memilih, dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di kelurahan atau desa, tempat TPS awal yang memuat nama pemilih.

“ Terimakasih KPU sudah memberikan sosialisasi ini. Kami merasa terbantu,” ungkap salah satu pasukan kuning. (Vie)

Berikan Tanggapanmu