RESMIKAN KEGIATAN : Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan-RB Republik Indonesia, Dr. Tin Zuraida didampingi Sekda Provinsi Kaltim, Dr Meiliana saat membuka kegiatan Sosialisasi Netralisasi dan Disiplin ASN di Hotel Bumi Senyiur, Selasa (9/4/2019) kemarin. (Photo : Yovie/1News)

1News.id, SAMARINDA – Guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 mendatang, Pemerintah Indonesia terus menggenjot untuk membangun para Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu akan dimulai sejak tahun 2020 dengan tujuan untuk membentuk Smart ASN sebagai profil ASN masa depan.

Untuk diketahui, Smart ASN adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan berdaya saing. Dimana ASN itu memiliki integritas, profesional, berwawasan kebangsaan (nasionalisme), berwawasan global, menguasai bahasa asing dan teknologi informasi, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship (kewirausahaan – gigih dan inovatif), serta mampu membangun networking.

Sehingga untuk mempersiapkannya, pemerintah telah fokus pada perbaikan manajemen ASN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, serta aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 49 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Untuk memaparkan itu semua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sosialisasi Netralisasi dan Disiplin ASN yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Selasa (9/4/2019) kemarin.

Dimana dalam kegiatan itu, dihadiri langsung Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan-RB RI, Dr. Tin Zuraida, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Dr. Meiliana, Asdep Pem Intergitasi dan Penegakan Disiplin SDM, Bambang D Jumarsono, Wakil Ketua KSN, Ibrahim Dilim, serta Sekda Samarinda dan Inspektorat Kaltim dan undangan.

“ Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar ASN diseluruh daerah harus bersikap netralisasi. Untuk itulah kami berikan arahan dan pembekalan kepada perwakilan pihak daerah agar bersikap netral,” ungkap Staf Ahli, Dr. Tin Zuraida dalam sambutannya.

Saat ini, tambahnya, Government Effectiveness Index (Indeks Efektivitas Pemerintah) Indonesia semakin membaik. Tercatat, pada tahun 2016 hingga 2017, nilainya hanya mencapai 46 (skala 0-100) atau berada diperingkat 121. Tapi pada tahun 2017 hingga 2018, nilainya meningkat tajam menjadi 53 atau naik ke peringkat 98.

Perbaikan ini, tentunya tidak terlepas dari birokrasi yang profesional dan tidak memihak (netral).

“ Jadi selain penegakan disiplin. Netralitas ASN menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi,” tegas Tin.

Yang mana, netralitas ASN sudah jelas diatur secara peraturan dan etik. Karena dampak dari ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara maupun masyarakat penerima layanan khususnya. Sehingga, dengan ASN yang netral justru menjamin demokrasi yang sehat dan pemilihan umum yang Luber- Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Mandiri, Jujur dan Adil).

Untuk itu, Menpan-RB sudah mengeluarkan surat terkait dengan pentingnya netralitas dan penegakannya di lingkungan instansi pemerintah. Serta menghimbau agar ASN yang menjadi calon legislatif (caleg) agar segera diberhentikan dari ASN sesuai dengan ketentuan yang dipertegas dalam surat tersebut. 

Alasan pemberhentian ASN yang berpolitik, selain untuk netralitas, juga bertujuan agar negara tidak lagi dirugikan karena menjadi “ tempat pelarian ” bagi ASN yang gagal menjadi calon anggota legislatif.

“ Pokok-pokok yang saya sebutkan di atas adalah bentuk komitmen kita bersama dalam penegakan disiplin dan pembinaan netralitas ASN,” tegas Tin.Sementara itu, Sekda Kaltim, Dr. Meiliana menghimbau kepada seluruh ASN agar datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada tanggal 17 April nanti, tentunya secara netral dan sesuai keinginan hati nurani masing-masing. (Vie)

Berikan Tanggapanmu