Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah (Photo : Bayu/1News)

1News.id, SAMARINDA – Proses pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019 lalu di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan lancar dan sukses. Itu semua, berkat kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim beserta seluruh penyelenggara di masing-masing kabupaten dan kota.

Namun di Kaltim sendiri, masih terdapat 43 TPS di 4 kabupaten belum melakukan pemungutan suara, yakni Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Berau dan Mahakam Ulu (Mahulu). Sehingga sebanyak 8.039 pemilih belum menggunakan hak pilihnya.

Kepada harian ini, Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah menerangkan, di Kaltim terdapat 78 TPS berbasis DPTb. Itu terdiri dari Rutan atau Lapas serta beberapa TPS yang berada di wilayah perkebunan.

“ Karena penetapan lokasinya vital, maka surat suaranya belakangan. Nah dari 78 TPS itu, masih tersisa 43 TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara pada 17 April lalu. Itu berkaitan dengan masalah logistiknya,” terang Rudiansyah, Kamis (18/4/2019) kemarin saat ditemui di Kantor KPU Kaltim.

Oleh karena itu, pada hari yang sama, masing-masing kabupaten telah menetapkan penundaannya. Sehingga dalam hal ini, KPU Kaltim langsung berkoordinasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan di 4 kabupaten tersebut.

“ Kami sedang mengkaji kesiapannya, baik dari sisi teknis tahapan maupun regulasi hingga logistiknya. Kami juga sedang berupaya bagaimana 43 TPS di 4 kabupaten ini bisa berjalan secara serentak,” kata Rudi, akrab disapa.

Seperti halnya di Kubar, tambah Rudi, sudah siap jalan. Namun pihaknya harus mengkonfirmasi kemampuan di tanggal yang sedang dikaji untuk bisa bersama-sama dengan Kukar, Berau dan Mahulu.

Terjadinya pemungutan susulan ini, lantaran terkendala medan. Selain itu, ketika surat suara tiba di Bandara Balikpapan, jarak atau rute untuk menuju masing-masing kabupaten berbeda-beda. Misalnya Kubar dan  Mahulu, harus menempuh perjalanan dari 15 hingga 18 jam.

“ Itupun harus tiba pagi hari di Pelabuhan di Kabupaten Mahulu, karena kalau malam hari tidak ada speedboat yang berani melintasi sungainya,” tegas Rudi.

Tentunya dengan keterbatasan di sebagian besar kabupaten atau kota tersebut, KPU Kaltim harus menyelamatkan TPS DPTb yang terdekat. Jangan sampai, kata Rudi, terlalu banyak TPS yang melakukan penundaan.

“ Tetapi saya pikir semua ini ada jalan keluar. Ada dari sisi peraturan kita yang memungkinkan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan,” tutur Rudi.

Mengenai jadwal pemungutan suara susulan itu, akan dilaksanakan paling lambat 10 hari atau pada tanggal 26 April terhitung sejak hari pemilihan serentak lalu. Dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 94 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019.  Bahkan, hasil dari konsultasi dan koordinasi dengan Komisioner RI, Hasyim Ashari, penetapan pemungutan suara susulan cukup di KPU Kaltim saja.

“ Tetapi kami berupaya itu bisa dilakukan secepatnya,” kata Rudi.

Ditanya mengenai pengamanan saat pelaksanaan pemilu susulan di sejumlah TPS itu, Rudi mengatakan sudah berkoordinasi dengan TNI – Polri.

“ Mereka hanya menunggu tanggal berapa kami tetapkan. Apakah bisa serentak atau kita kasih kebebasan di masing-masing kabupaten saja. Yang jelas TNI – Polri sudah siap mengamankannya, tinggal di kami saja yang melakukan koordinasi,” pungkasnya. (bay)

Berikan Tanggapanmu