TUNTUT GUBERNUR – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam KLT menuntut Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menangani masalah tambang di Kaltim dalam aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (10/12/2018) siang kemarin. (Photo : Tono/1News)

KLT Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Sampaikan 14 Tuntutan

1News.id, SAMARINDA – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Lawan Tambang (KLT) di Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (10/12/2018) siang kemarin sekitar pukul 15.00wita melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajahmada, Kota Samarinda. Dalam aksi tersebut KLT menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menindak tegas 21 konsesi tambang yang merengut 32 korban sejak 2011 hingga 2018.

Dalam aksi yang bertepatan dengan peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia ini, KLT menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama tegakkan trisakti dan jalankan pasal 33 UUD 1945, jalankan reforma agraria sesuai dengan UU PA Nomor 05 tahun 1960, jalankan UU pemerintah tentang reklamasi, cabut semua UU dan peraturan yang bertentangan dengan UU pokok agraria tahun 1960.

Kemudian, cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, usut tuntas 32 korban lubang tambang di Kaltim, usut tuntas kasus longsor di Kecamatan Sanga – sanga yang melibatkan perusahaan, hentikan perampasan dan penggusuran lahan untuk kepentingan pemodal, hentikan kekerasan dan campur tangan aparat dalam kasus pertanahan dan pembukaan lahan tambang.

Selanjutnya, adili pelaku teror terhadap pejuang lingkungan di Kaltim, segera selesaikan konflik agraria di Kaltim, bangun industrialisasi dibawah kontrol rakyat, usut tuntas kasus korupsi pertambangan di Kaltim, dan terakhir bersihkan pemerintahan dari Ijon Politik tambang.

“ Nasib keselamatan anak-anak di Kaltim masih dibawah bayang-bayang ancaman lubang eks tambang. Di tahun 2018 saja sebanyak 4 orang anak yang tewas di lubang tambang. Jika dilihat dari 2011-2018 total korbannya sudah mencapai 32 orang,” ucap Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang dalam orasinya.

Rupang menilai, keberadaan lubang tambang yang di telantarkan oleh para pengusaha pertambangan batubara bagaikan ranjau di medan perang.

“ Tidak peduli anak-anak atau orang dewasa, keberadaan lubang yang dibiarkan terbuka kapanpun siap merengut nyawa manusia,” cetusnya.

Berdasarkan data dihimpun media ini, lebih dari 7 tahun kasus korban bekas lubang tambang batu bara tak kunjung mendapat kabar memuaskan. Terlebih, ungkap Rupang, kasus serupa cenderung putus ditengah jalan lantaran kurangnya langkah penegakan hukum atas kasus tersebut.

Sejauh ini lanjutnya, dari 21 konsesi perusahaan batubara di Kaltim, sebanyak 27 orang korban meningal dunia mayoritas anak di bawah usia 25 tahun. Sementara beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM tak kunjung dilaksanakan.

“ Minimnya upaya hukum terkait penyelesaian kasus korban lubang tambang batubara patut dipertanyakan. Mengapa pihak – pihak terkait seperti Polda Kaltim, Gubernur Kaltim dan Dinas ESDM Kaltim tidak mengindahkan rekomendasi Komnas HAM tersebut,” tegasnya.

Ia berpendapat, kejahatan lingkungan yang dilakukan secara korporasi tentu tidak akan terlaksana jika pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan hadir dan bertindak tegas.

“ Gubernur baru bisa apa?,” tanya Rupang.

Untuk diketahui, KLT yang melakukan aksi ini terdiri dari Bem Dema IAIN, Bem Fisif Unmul, Bem Politani, Bem KM Unmul, Bem Polnes, Bem UMKT, Embrio Perempuan Merdeka Samarinda (PMS), FNKSDA, Garuda Mulawarman, GMNI, GSNI, HIMAPSOS FISIP Unmul, HIMANEGA FISIP UNMUL, Jaringan Pembangunan Sosial Kalimantan (Japsika), Jatam Kaltim, dan JK. Aksi ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Katim, Hadi Mulyadi. (Ono918)

Berikan Tanggapanmu