Kontraktor Perlu Paham Aturan Baru UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018

foto:estanto

1News.id, Cilacap – Para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah ternyata belum tahu ada masalah hukum yang harus dihormati oleh mereka.

Selama ini mereka hanya tahu yang penting dapat proyek dan selesai tepat waktu. Namun, sebenarnya ada sisi permasalahan hukum yang harus disamakan persepsinya.

Penyamaan persepsi permasalahan hukum jasa konstruksi sesuai persepsi Perpres No 16 Tahun 2018 dan UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 perlu dilakukan.

Untuk itu, Badan Perwakilan Cabang Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menggelar sosialisasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.

Sosialisasi yang dibuka Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Senin (19/11/2018), di salah satu hotel di Cilacap tersebut dihadiri Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah (LKPP), unsur Forkopimda, serta 250 orang anggota Gapensi Cilacap serta Komunitas Masyarakat Jasa Konstruksi (Komasjarkon) Cilacap.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPC Gapensi Cilacap Puji Widodo yang akrab disapa Panji mengatakan, sebagai pelaku jasa konstruksi selama ini kita perlu pemahaman dengan semua lini.

“Saat ini sudah ada UU RI No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres No 16 Tahun 2018,” ucapnya.

Di antara kami, imbuh Panji, perlu adanya pemahaman, dan berharap dalam pemahaman kita bahwa kita tidak tahu di dalam pelaksanaan jasa konstruksi selama ini.

“Kita para pelaksana jasa konstruksi tidak tahu dari sisi hukum,” tandasnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menegaskan, sebagai lembaga jasa konstruksi tertua, Gapensi punya pengalaman plus minus masalah konstruksi.

“Bahwa aturan yang baru dibuat diperlakukan sama. Aturan yang dibuat pun dikerjakan bersama,” terang dia.

Karena itu, Bupati minta dibuat penandatanganan pakta integritas. “Supaya jangan melanggar-langgar lagi. Biar amin, aman, dan uman,” ujar Tatto.

Tatto menekankan, kalau nanti sudah paham, Bupati nggak usah ikut-ikut lagi.

“Diharapkan semua tahu dan situasi politik saat ini agar tetap aman. Juga saya ingin kontraktor nanti lebih baik lagi,” tutup Tatto.

Kepada awak media, Panji mengatakan, sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi permasalahan hukum jasa konstruksi sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.

“Menyamakan pemahaman agar aturan tidak tumpang tindih, karena masih banyak kontraktor yang masih belum memahami aturan,” katanya.

Atas hal tersebut, menurutnya kita berkewajiban kepada anggota untuk mendatangkan nara sumber di antaranya LKPP RI yang dihadiri langsung Direktur Advokasi dan Permasalahan Sanggah, Yulianto.

Kemudian mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi dari Ketua LPJK Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kasatreskrim Polres Cilacap, dan Intel Kejaksaan.

“Harapan kita selaku penyedia dan pengguna ada kesepahaman dengan APH, sehingga nantinya sudah paham aturan,” tandasnya.

Dia menambahkan, dengan sosialisasi ini kita berharap agar menghindari adanya unsur-unsur pelanggaran tindak pidana.

Ditanya mengenai aturan terbaru, Panji menegaskan aturan yang baru yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 orientasinya sesuai UU tersebut ranahnya kepada hukum keperdataan.

“Pengecualian tetap ada, namun tidak mengesampingkan unsur pidana. Jadi UU pidana dalam konstruksi yang ada sesuai perpres dan UU itu tertangkap tangan dan kecelakaan kerja di lokasi serta tindakan pemalsuan dokumen,” pungkasnya. (Red/E)

Berikan Tanggapanmu