BENTUK PROTES : Ratusan karyawan dan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung RSI Samarinda, Kamis (12/7) pagi. (ist)

Sub) Tolak Rencana Penyitaan Aset dan Penggusuran Oleh Pemprov Kaltim

1News.id, SAMARINDA – Sebanyak ratusan masyarakat yang tergabung dari karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi unjukrasa atau demo di depan Gedung RSI di Jalan Gurami, Samarinda, Kamis (12/7). Aksi yang digelar sejak pukul 07.30 wita ini lantaran ada rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pengambilan aset dan penggusuran RSI.

Sekedar diketahui, sejak 16 November 2016 lalu, izin operasi RSI telah dicabut dan diambil alih oleh Pemprov Kaltim. Pencabutan izin tersebut karena RSI akan diambil alih oleh Pemprov Kaltim dan dioperasikan dibawah kendali pemerintah.

“ Akhirnya kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena Pemprov Kaltim menyegel paksa bangunan RS Islam. Selain tidak di izinkannya beroperasi kembali, ratusan karyawan saat ini tidak memiliki kejelasan nasib dan banyak yang menganggur. Namun Pemprov Kaltim tetap bersikeras ingin mengambil alih RS Islam tanpa memikirkan nasib ratusan karyawan,” kata Ketua Umum PD KAMMI Samarinda, Aditya Ferry Noor kepada wartawan di lokasi unjukrasa, Kamis (12/7).

Tentu saja, hal tersebut menjadi permasalahan serius, karena menyangkut hajat hidup manusia untuk mencari nafkah dan mendapat penghasilan yang layak. Bahkan, lanjut Aditya, aksi seperti ini sudah beberapa kali dilakukan karyawan RS Islam agar Pemprov Kaltim memberikan izin sementara untuk beroperasi.

“ Harusnya Pemprov Kaltim lebih dahulu mengganti rugi biaya aset dan bangunan, karena lahan RS Islam merupakan hibah dari Pemprov sebelumnya. Kemudian RS Islam murni dikembangkan dan dibangun kembali oleh Yayasan RS Islam. Tetapi Pemprov Kaltim ingin mengklaim lahan dan semua aset tersebut adalah milik pemerintah,” jelas Aditya, lagi.

Padahal tambah Aditya, Pemprov Kaltim harusnya mengutamakan kepentingan rakyatnya dan tidak sewenang-wenang menggunakan hak dan ambisi kekuasaan.

“ Jadi kami dari KAMMI mewakili karyawan RS Islam menyatakan sikap. Pertama, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera mengeluarkan izin operasi sementara RS Islam. Kedua, menuntut Pemprov Kaltim untuk mencabut SK (Surat Keputusan) Gubernur terkait pencabutan hak pinjam pakai lahan serta mengembalikan izin operasi RS Islam. Ketiga, mendesak Pemprov Kaltim untuk tidak melakukan penggusuran RS Islam secara paksa, dan terakhir kami minta tegakkan keadilan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Kaltim,” urainya.

Aditya mengungkapkan, dengan dicabutnya izin operasi RSI merupakan bentuk kedzhaliman pemerintah.

“ Akibat polemik tersebut, banyak masyarakat yang terganggu untuk mencari pelayanan kesehatan dan ratusan karyawan RS islam tidak memiliki kejelasan nasib,” cetusnya.

Pantauan dilapangan, sempat terjadi ketegangan ketika petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda yang diminta oleh Pemprov Kaltim tiba di lokasi. Petugas mengira para peserta unjukrasa ingin masuk ke dalam gedung RSI. Beruntung ketegangan tersebut tak berangsur lama, kemudian aksi kembali dilakukan diluar gedung. (bay)