DATANGI SEKOLAH. Ketua DPRD Kukar Salehuddin bersama sejumlah anggotanya, Senin (9/7) kemarin, melakukan sidak ke SMAN 1, SMAN 2 dan SMPN 3 Tenggarong, untuk menanyakan sistem penerimaan calon siswa baru.

Sub) DPRD Kukar Sidak ke Sejumlah Sekolah di Tenggarong

1News.id, KUTAI KARTANEGARA – Aturan pemerintah pusat mengenai penerimaan calon siswa baru menggunakan sistem zonasi, kini dirasakan mempersulit masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di Kecamatan Tenggarong. Lantaran Tenggarong tidak memiliki banyak sekolah lanjutan tingkat SMP dan SMA sederajat. Akibatnya ratusan anak terancam putus sekolah karena tidak diterima SMP atau SMA yang menjalankan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menyikapi kondisi tersebut, Senin (9/7) lalu, Ketua DPRD Kukar Salehuddin bersama anggota Komisi II Abdul Rasid serta anggota Komisi IV Kamarur Zaman, melakukan sidak ke SMPN 3, SMAN 1 dan SMAN 2 Tenggarong. Dalam kesempatan tersebut Salehuddin menanyakan langsung ke masing-masing sekolah, terkait penerapan atusan sistem zona untuk penerimaan calon siswa baru yang banyak dikeluhkan warga.

“Kami banyak menerima pengaduan warga karena anaknya tidak bisa masuk SMP atau SMA karena terkendala sistem zonasi. Makanya hari ini (kemarin, Red) kami sendiri ke sejumlah sekolah terkait untuk menanyakan permasalahan di lapangan,” ujar Salehuddin kepada wartawan.

Sidak rombongan Ketua DPRD Kukar itu langsung diarahkan ke SMAN 2 Tenggarong. Di sekolah itu Salehuddin bersama Abdul Rasid dan Kamarur Zaman diterima Mutaromah, selaku guru dan kebetulan sebagai Ketua Panitia Penerimaan Calon Siswa Baru di SMAN 2 Tenggarong. Ya, kemarin memang hari terakhir penerimaan calon siswa baru tingkat SMA sederajat di Tenggarong dan sekitarnya.

“Jika boleh jujur, penerimaan calon siswa baru tahun ini memang menimbulkan banyak permasalahan. Makanya secara pribadi sebenarnya saya tidak sepakat dengan sistem zonasi diwajibkan Kemendikbud Pusat,” jelas Mutaromah.

Lebih jauh diuraikannya, kondisi di Kukar seperti Kecamatan Tenggarong, masih tidak relevan dengan aturan diterapkan pemerintah melalui Kemendikbud. Sebab di Tenggarong, sejauh ini tidak banyak memiliki SMP dan SMA sederajat. Sehingga ketika seorang lulusan SD bermaksud mendaftar ke SMP favorit namun tempat tinggalnya jauh dari sekolah terkait, otomatis tidak bisa diterima.

“Tahun ini memang berbeda dengan adanya sistem zonasi. Jadi calon siswa baru tidak langsung bisa masuk SMP atau SMA favoritnya, meskipun dengan nilai tinggi. Ya karena sistem zonasi itu tadi, sedangkan sekolah menurut aturan hanya memberikan peluang 5 persen untuk calon siswa baru masuk lewat jalur prestasi. Sedangkan di Tenggarong kan jumlah sekolah sangat terbatas. Itu masalahnya sehingga ratusan anak terancam tak bisa melanjutkan sekolahnya,” kata Mutaromah, lagi.

Menyikapi permasalahan tersebut, Salehuddin menuturkan pihaknya melalui Komisi IV dalam waktu dekat melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar. Di pertemuan itu nanti diupayakan jalan keluar terhadap masalah dihadapi para calon siswa baru yang kesulitan masuk sekolah, akibat sistem zonasi.

“Ya kalau di kota-kota besar, seperti Samarinda apalagi Jakarta, mungkin tidak ada masalah dengan sistem zonasi dalam penerimaan calon siswa baru. Karena di kota-kota itu tersedia banyak sekolah. Sedangkan kita di Kukar ini jumlah sekolah sangat terbatas. Bagaimana nasib anak-anak di pinggiran kecamatan yang tak ada sekolah lanjutan di sekitar kawasan tempat tinggalnya? Maka harus ada kebijaksanaan ditempuh supaya semua anak dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya,” ungkap Saleh, sapaan akrab Ketua DPRD Kukar ini. (bay)