1News.id, Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bagian pemerintahan Desa melakukan nota kesepahaman kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banyumas di Pendopo Kecamatan Banyumas (15/5/18) dalam bidang hukum perdata dan TUN ditanda tangani oleh Kajari R.Rahatjo Yusuf Wibisono, SH, MH dengan para Kepala Desa di Wilayah Kerja Kejari Banyumas di saksikan oleh Bupati (Plh) Ir.Wahyu Budi Saptono, MSi.

Ketika ada persoalan dengan masyarakat terkait dengan hukum perdata dan TUN.

Kajari juga berpesan pada para Kades guna mencegah paham radikalisme .” Amati ketika orang asing masuk ke wilayah ,harus lapor ke RT RW. “Pesannya.

Sementara itu Bupati(Plh) berharap mwnjadi langkah awal pengawalan dana desa ,sebagai daya dukung yang akuntabel dan transparan.

” Pemdes harus bisa di pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, harusa dapat melakukan transaksi pembukuan, harus di kelola secara tertib sesuai aturan dan kepatuhan terhadapa kepentingan masyarakat.” Ungkapnya.

“Kades harus sangat hati hati dalam pengelolaan dana desa,disinilah pentingnya pendampingan hukum perdata dan TUN oleh Kejaksaan.”Pungkasnya.

Komentar

komentar