Ratusan massa Kompak minta anggota DPR 2009-2014 al Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Tamsil linrung dll segera d tangkap n d adili KPK korup EKTP. (Foto: Andrianto)

1News.id, Jakarta – Desakan agar KPK segera menyeret para anggota DPR 2014-2019 yang di duga menerima aliran dana korupsi EKTP hari ini Jumat (26/1/18) di dengungkan kelompok massa yang tergabung Gerakan mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK).

Aksi ratusan massa tersebut melakukan orasi di depan Gedung KPK Jakarta dengan membentang spanduk dan poster bergambar Ganjar Pranowo, Yasona Laily, Ade Komarudin, Teguh Juwarno, Chatibul Umam, Tamsil Linrung, Oly Dondokambey, dan Melchias Mekeng.

Dalam aksinya, KOMPAK menuntut agar Segera usut nama nama Anggota DPR periode 2009-2014 yg menerima aliran dana EKTP tanpa pandang bulu selain itu juga agar nama yg tersebut dalam persidangan sebelumnya supaya d segerakan yakni Yasona Laoly yang diduga menerima 84 ribu US Dollar, Ade Komarudin sebanyak 100 ribu USD, Ganjar Pranowo sebesar 500 ribu USD, Teguh Juwarno 100 ribu USD, Chatibul umam dengan jumlah 400 ribu USD, Tamsil Linrung senilai 500 ribu USD, Melchias Mekeng sejumlah 1.3 juta USD dan Oly Dondokambey yang meneria 1.2 juta USD.

Sebelumnya di beritakan, sidang kasus korupsi E-KTP, sudah memasuki pemeriksaan saksi saksi buat terdakwa Setya Novanto. Senin lalu (22/1/18), terdakwa kasus E-KTP yang lebih dulu di vonis Andi Narogong bersaksi ada fee 10 % dari total project EKTP senilai 5 triliun rupiah untuk di berikan ke Eksekutif dan Legislatif.

“Total nilainya 500 Milyar rupiah,
Artinya masing masing pihak dapat 250 Milyar rupiah.
Bancakan 250 Milyar kepada para Anggota DPR ini secara implist sudah di akui Setya Novanto.
Dalam dakwaan KPK Setya Novanto terima 7 juta usd (110 Milyar ) , jadi ada 140 milyar yg tersebar kepada anggota DPR 2009-2014.”Ungkap Tubagus Fahmi (25/1/18)

Aksi yang di kawal oleh puluhan Polisi dan TNI meminta dengan tegas pada KPK untuk di tindaklanjuti.

“Dan apabila tuntan kami tidak dikabulkan, kami akan terus menyuarakan agar kasus ini segera di urus oleh lembaga KPK.”Tambah Fahmi.

Pengamat politik dari Persatuan pergerakan demokrasi dan reformasi Andrianto, S.IP di mintai pendapatnya mengatakan bahwa KPK sdh harus bergerak maju dengan menangkap dan mengadili semua yang terlibat.

“Saya rasa dengan pernyataan Andi Narogong dalam sidang Setya novanto, bahwa ada komisi 10 % dr project E-KTP senilai 500 Miliard yangg di bagi rata ke DPR , artinya ada 250 M yang ngalir ke DPR.”Ungkapnya.(*)