1News.id, Jakarta – Rencana Mendagri akan menjadikan petinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jabar dan Sumut adalah menarik-narik Polri ke wilayah politik ataupun ke pemerintahan sipil

Sungguh di sayangkan wacana Mendagri Thjahyo Kumolo, bagaimanapum Polri harus profesional dan independen dalam situasi Pilkada Serentak 2018 kali ini.
Polri harus melaksanakan amanat UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.

*Polri adalah penjaga keamanan.*
Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok, dan tidak dituding berpihak.

“Apalagi d Jabar salah satu kontestasinya adalah petinggi Polri yg entah kebetulan d dukung Partainya Thahjo, Begitupun di Sumut ada petinggi partainya Thahjo ikut pilgubnya.”Ungkapnya.

Memang wacana Mendagri ini baru lontaran ke publik karna tdk mudah menseret-seret Polri ke politik…
Publik masih traumatik di era Orba ada institusi yg dominan ke wilyah sipil/pemerintahan.

Padahal sudah jelas anggota Polri aktif tidak bisa menjadi Plt Gubernur hal dinilai bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Dalam pasal tersebut tidak tertulis “atau yang sederajat”. Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya.

Lantas juga bertentangan dengan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

Jadi Permendagri no 1/2018 tidak boleh melampaui kewenangan UU, rawan d gugat ke MK. Ujungnya malah makin memerosotkan wibawa Pemerintah.
Padahal Presiden Jokowi jelas menyatakan para Menterinya menghindari kegaduhan…

*Konklusinya institusi sepenting Kemendagri memang harus di isi oleh figur berkapasitas tinggi yg non partisan /bukan dr Parpol, Ini yg Jokowi alpa seperti yg terjadi juga d Kemenhukham dan Kejagung yg berasal dr Parpol Yg rawan terjadi politisasi.”Katanya.

“Publik menangkap 3 institusi ini titik lemah dari Pemerintahan Jokowi.” “Pungkas Andri.

Komentar

komentar