Para Kepala Desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa kecamatan Wangon dan forum kominukasi pimpinan tingkat kecamatan berkumpul bersama Tim Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Kejari Purwokerto.(*)

1News.id, Banyumas – Paguyuban kepala desa kecamatan Wangon, Banyumas di datangi Tim Kejaksaan namun bukan karena tersangkut perkara tetapi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Purwokerto mengadakan sosialisasi terkait Dana desa dan pertanggungjawabannya di aula Klapagading pada Kamis (7/9/17). Acara yang berlangsung dari pukul 13:00 hingga 16:30 wib tersebut menghadirkan narasumber Tim Pembinaan masyrakat taat hukum (Binmatkum) Kejari Purwokerto.

Turut hadir dalam binmatkum tersebut sekertaris Inspektorat Kabupaten Banyumas Usman Gunarso, anggota muspika Wangon yakni Camat Rusmanto, Kapolsek AKP Supriyanto dan Danramil yang di wakili oleh Pelda Jumadi. Tujuan dari hadirnya tim Binmatkum yang di pimpin olrh Kepal seksi intelijen Suryadi Sembiring tersebut guna peningkatan kesadaran hukum dan diskusi tentang arti pentingnya pemanfaatan dana desa sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Sembiring kegiatan sosialisasi dan diskusi seperti ini tidak hanya milik desa tetapi juga supaya masyarakat melalui pemerintah desa mengetahui secara pasti dana desa. “Kami menyambut baik apabila ada satu pemerintah desa yang memerlukan kehadiran kami untuk sama sama membangun desa sesuai dengan undang undang yang berlaku.”Ungkapnya.

“Ketika ada laporan penyimpangan yang masuk ke Kejaksaan, tidak serta merta mengklarifikasi, namun akan menjadi pegangan tim kejaksaan, ada kepanjangan birokrasi yakni melallui Forkopimkec dan daerah, sedang kejaksaan bersifat pembinaan.”Tambah Kasintel tersebut.

Dalam kesempatan diskusi yang di hadiri peserta dari unsur Kades, sekdes, dan bendahara serta pendamping desa tersebut, Kapolsek Supriyanto sempat bertanya mengenai anggaran HUT RI yang selama ini menjadi kerancuan di masyarakat, yakni pungli.

Menurut Usman, terkait 17an bahwa kategori pungli sifatnya pungutan, mengikat, dan terdapat nominal yang di tetapkan dan melalui musyawarah kesepakatan dan di buat surat keputusan sebagai payung hukum. Sedangkan sumbangan adalah sukarela.”Maka bila terjadi seperti itu lagi sebaiknya gunakan istilah sumbangan atau bantuan namun tidak ada nominal yang di tetapkan.”Katanya.

Di akhir acara Kasintel Suryadi Sembiring, SH menghimbau kepada pemangku jabatan di desa guna selalu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.”Kejaksaan mengawal kebijakan yanga ada di pemerintahan desa.”Tutupnya. (*)