Untuk Semua Dituduhkan KPK kepada Rita

1News.id, TENGGARONG – Kamis (28/9) di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya, Basarian Panjaitan, menjelaskan ditudingkan kepada Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Nilai suap dan gratifikasi diduga diterima Rita mencapai Rp 12,975 miliar.

“Rita diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima), Hery Susanto Gun untuk pemberian izin perkebunan di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman. Izin diperlukan untuk lahan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT SGP. Suap diduga diterima sekitar Juli dan Agustus 2010,” kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta.

Selain itu, Rita bersama Khairuddin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) diduga menerima gratifikasi berhubungan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Gratifikasi itu diduga berbentuk uang sebesar US$ 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Atas perbuatannya, Rita diduga sebagai pihak penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Rita dan Khairuddin juga dianggap sebagai penerima dalam kasus gratifikasi. Sesuai Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sedangkan Hery Susanto Gun alias Abun, diduga sebagai pihak pemberi.

“Dia (Abun, Red) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” jelas Basaria.

Namun Rita menampik semua tuduhan KPK, terkait dugaan gratifikasi maupun suap selama bupati perempuan pertama di Kalimantan Timur (Kaltim) menduduki jabatannya.

“Untuk semua yang dituduhkan, Insha Allah saya tidak bersalah. Doakan ya?” ucap Rita.

Tidak itu saja, puteri kedua Syaukani HR yang dulu Bupati Kukar ini menuturkan, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2015 miliknya mencapai Rp 236 miliar atau melonjak jauh dari LHKPN 2010, itu lantaran ketidaktahuannya terkait cara menghitung harta.

“Pada LHKPN 2010 itu saya menghitung kekayaan seluruhnya Rp 28 miliar. Itu adalah harta saya sebelum jadi bupati. Memang ketika itu saya sudah pula melaporkan hasil dari tambang dan sawit. Pada 2014 saya diminta klarifikasi LHKPN oleh KPK di Kantor Gubernur Kaltim. Saya cantumkan lagi harta kekayaan yang memang tak bertambah dari 2010,” jelas Rita.

Ternyata petugas KPK untuk klarifikasi data LHKPN itu menyampaikan kepada Rita, supaya mencantumkan pula nilai dari tambang dan sawit milik Rita. Karena sebelumnya Rita hanya mencantumkan hasil produksi dari tambang dan sawitnya.

“Ternyata nilai aset berupa tambang dan kebun sawit saya itu juga harus dihitung. Bukan hanya hasilnya produksinya dilaporkan. Saya bingung juga menjawab. Lalu lalu kata petugas LHKPN saya ingat namanya Hasan, disebutkan ‘anggap saja kalau ada yang beli lahan sawit dan lahan batu bara itu, kira-kira berapa ya?’ Kemudian saya jawab, pernah ada mau beli tambang saya seharga Rp 150-200 miliar. Sedangkan sawit tidak ada pernah menawar, lalu disebut petugas itu, anggap saja Rp 25-50 miliar harganya. Dari situlah lalu dicantumkan ratusan miliar sehingga kekayaan saya di LHKPN 2015 melambung tinggi, mencapai Rp 236 miliar,” urai Rita, lagi.

Dengan penjelasan itu, juga ditegaskan melalui akun media sosial facebook miliknya, Rita berharap pihak terkait tak terlalu menuduh jika harta kekayaannya meningkat drastis setelah duduk sebagai Bupati Kukar. Rita juga meminta maaf kepada masyarakat Kukar, karena dugaan kasus hukum menderanya, telah mengganggu aktivitas pemerintahan daerah ini sepekan terakhir.

“Apapun itu, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Kukar. Juga terima kasih dukungannya dan saya hormat kepada lembaga KPK. Saya akan koorperatif mengikuti ta

hapan proses hukum dilakukan KPK. Khusus perempuan, jangan takut masuk politik,” jelasnya. (bay)

Komentar

komentar