1News.id, Samarinda – Menjamurnya lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkot Samarinda. Pasalnya lapaknya yang menjamur di kawasan Pasar Pagi, tepatnya di atas badan Jalan Gajah Mada ini, terpaksa harus dibongkar dengan jajaran Satpol PP Samarinda, pada Kamis (2/6) siang tadi.

Selain menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, lapak para PKL ini juga dituding tidak memenuhi persyaratan dengan benar.

“Yang benar itu ada para pedagang di ruko-ruko. Kalau para PKL ini mendirikan lapaknya di depan ruko yang jelas jelas menyalahi aturan, selain itu kasihan para pedagang yang tertutup dengan lapak mereka ini,” tutur ‎Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Samarinda Umar.

Tindakan pembongkaran lapak para PKL yang dilakukan Satpol PP Samarinda ini, selain kaena menyalahi aturan, hal ini juga telah menjadi keputusan dalam rapat yang dilakukan, pada beberapa waktu lalu, antara pihak Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Samarinda.

“Kami hanya melakukan back up dari hasil keputusan rapat berdasarkan surat yang telah dikeluarkan Wakil Walikota Samarinda (Nusyirwan Ismail, Red). Sebelum dilakukan pembongkaran ini, Dinas Pasar Samarinda juga telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, meski sepertinya tidak secara menyeluruh,” urai Umar.

Sebagian para pedagang yang tidak mengetahui ataupun belum mendapatkan sosialisai ini, sempat coba menghalau petugas dengan mengeluarkan sejumlah berkas perizinan lapak yang telah mereka kantongi.

“Kami mendapati surat perizinan yang telah dikeluarkan atas nama Robby Hartono Kepala Dinas Pasar dan Makmun pada 30 November 2011 hingga 2013,” imbuhnya.
Meski memiliki surat perizinan tersebut, namun Umar beserta jajarannya tetap melakukan pembongkaran.

“Surat perizinan ini jelas tidak benar, apalagi kalau perizinan pembangunan lapaknya di atas badan jalan, jelas kesalahannya sangat luar biasa,” tegasnya.

Selain kawasan Pasar Pagi, Umar juga menyebut jika kedepannya mereka akan melakukan kegiatan serupa di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).

“Masih banyak hal hal seperti ini yang harus kami tindak lanjuti kedepannya,” pungkas Umar.

pkll

Reporter: Muhammad Zulkifli/ Editor: Esa Fatmawati