1News.id, Kutai Kartanegara – Gejolak sengketa tanah di Kecamatan Muara Badak di akui oleh Hj. Nurhaedah selaku kepala Seksi Kepemerintahan Kecamatan Muara Badak sangat sering terjadi, baik itu masalah warga dengan warga, maupun warga dengan Perusahaan. “Kami sering dikunjungi warga warga adat yang dimana mereka mengakui bahwa ada beberapa tanah di Muara Badak adalah tanah adat. Tapi ya itu, pengakuan itu sering terbantahkan karna bukti yang belum tentu jelas Kadang juga ada yang sudah jelas, Yang repot kalau sudah bermasalah dengan Perusahaan” jelas Kepsek yang akrab di panggil bu Eda.
Surat pemohonan bantuan mediasi oleh H.Anton Junaydi warga dari Desa Muara Badak Ulu ini disampaikan ke Kecamatan Muara Badak agar pihak pemerintah Muara Badak dapat menjadi penengah atas terjadinya sengketa tanah antara H. Anton dengan Perusahaan Sawit PT. TRI Tunggal Sentra Buana (PT.TSB). Menurut surat yang dilayangkan oleh H. Anton, Perusahaan TSB ini telah mengakui lahan seluas 6 Hektar sebagai lahan milik perusahaan, namun H. Anton mengelak dan menyatakan bahwa lahan tersebut belum dibayar oleh pihak perusahaan sampai dengan sekarang.
“Kami menyurati kecamatan agar kecamatan lah yang menjadi penengah atas konflik ini, karena sudah beberapa kali perusahaan coba kami ajak berdiskusi namun tidak pernah mereka tanggapi. Yah kami mengambil sikap dengan menanam sawit di pinggiran jalan perusahaan biar perusahaan mau keluar dari sarang dan menyelesaikan ini baik baik dengan kami” jelas H. Anton kepada media.

PT. Tri Tunggal Sentra Buana yang bergerak dalam industri kelapa sawit dan berdiri di wilayah Kecamatan Muara Badak ini tak lepas dari konflik lahan bersama warga Kecamatan Muara Badak. Perusahaan  PT. TSB  yg dimiliki oleh Malaysia dan Singapura ini memiliki luas puluhan ribu hektar lahan yang juga bercampur dengan lahan warga dan memiliki karyawan kurang lebih mencapai 3.000 Karyawan dengan jumlah karyawan lokal Muara Badak yang hanya mencapai 15% dengan jabatan Buruh tani dan Scurity. PT. TSB pun dikenal oleh Warga Muara Badak tidak begitu aktif dan loyal kepada warga sekitar. “Di Muara Badak ini banyak perusahaan besar asing yang berdiri, dan PT. TSB ini lah yang tidak pernah peduli dengan warga Lokal Muara Badak. Kalau ada konflik sama warga, yang jadi andalan mereka adalah menurunkan brimob bontang atau samarinda. Di ajak bicara baik baik susah. Padahal jelas perusahaan ini yang salah”. Ujar Midun salah satu warga pemilik lahan di area TSB.

Permasalahan kali ini dianggap enteng oleh pihak perusahaan, yudi yang datang selaku Humas dari perusahaan mengatakan bahwa permasalahan.ini tidak perlu dibawa ke ranah pemerintah. “Sebenarnya H. Anton dan bos kami pak Gani itu punya hubungan baik selama ini. Kami bukan tidak mau menghadiri undangan H. Anton saat itu, tapi kami masih banyak urusan dan pekerjaan lain. Dan alhamdulillah baru hari ini kami ada waktu.”terang yudi saat pertemuan di kantor camat.

Diketahui permasalahan ini terjadi karena adanya pengakuan dari perusahaan TSB yang mengakui lahan H. Anton Junaidi masuk dalam gambar/sket perusahaan TSB dengan batas nama pemilik adalah Heru. H. Anton mengelak bahwa lahan tersebut adalah milik Heru. “Sejak tahun 1981 saya sendirilah yang merintis hutan yang terletak di pinggir jalan itu, dan di belakang lahan hutan yang saya rintis adalah lahan hutan yang dirintis sama pak Cikung cs/kawan-kawan, itu waktu tahun 1990.” Jelasnya
Permasalahan lahan tersebut diakui sudah lama dan pernah di urus dan H. Anton menguasakan  Jodding (almarhum) agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sejak 12/4 2015 lalu H. Anton Junaidi telah mengirimkan surat klarifikasi kepada perusahaan dan juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah desa Salo Palai agar dapat menjadi penengah pertama, namun selalu di abaikan oleh TSB.
“Kami sudah kirimkan surat undangan pertemuan ke TSB 2kali. Dan sekalipun respon baik gak pernah di tanggapi oleh TSB, jadi kami sarankan saja kepada pak H. Anton untuk langsung menyurat ke Kecamatan ini pun surat kedua baru ditanggapi kan”.kata Herman selaku kepala Desa Salo Palai yang menjabat sekarang.

Hasil dari pertemuan mediasi di kantor camat kemarin menjelaskan bahwa TSB jelas tidak memiliki bukti kuat untuk mengakui lahan tersebut adalah lahan milik perusahaan TSB. Kronologi TSB yang menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu saudara Heru telah membebaskan lahan nya seluas 6 Ha kepada TSB dibantah telak oleh H. Anton dan mantan kepala desa Salo Palai. “Saya adalah saksi hidup pada saat pak Heru ingin membebaskan  lahannya kepada TSB. Waktu itu Pak Heru di ajak ke lokasi lahan, dan diminta untuk menunjukkan yang mana lahan miliknya kepada TSB, tapi waktu itu Pak Heru juga kurang yakin titik Koordinat lahannya di mana, akhirnya pembayaran yang ingin di bayarkan oleh pak Gani selaku Direktur utama TSB tidak jadi diberikan.ke pak Heru, katanya pembayaran ini di tunda sampai jelas titik Koordinat tanah pak heru. Kita punya bukti dokumentasi kok.”jelas mantan desa di dalam pertemuan mediasi antara H. Anton dan perwakilan TSB yang di hadiri oleh yudi bersama dengan pengacaranya di kantor Camat Muara Badak.
Hj. Nuraeda yang selaku moderator pertemuan bersama dengan Sekcam mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini TSB wajib memenuhi persyaratan atau bukti bukti yang di maksud yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik TSB. “jadi kesimpulannya dalam waktu satu minggu dari sekarang perusahaan TSB harus segera menunjukkan bukti bahwa lahan tersebut telah di bebaskan saudara Heru ke pihak perusahaan, jika dalam 1 minggu kami dari kecamatan belum mendapatkan hasil baik dari perusahaan maka kami akan kembali menyurati perusahaan untuk segera mundur dari pengakuan hak atas lahan tersebut”. Tegas Sekcam Muara Badak

Dalam sengketa ini H. Anton meminta kepada perusahaan, selama permasalahan ini belum dapat diselesaikan, maka lahan tersebut tidak boleh dipergunakan dan harus di melumpuhkan total. (ina)