1News.id, Samarinda – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari beberapa perguruan tinggi negeri di Samarinda, diangkut oleh kepolisian menuju Mapolresta Samarinda, Rabu (17/2/2016).

Diamankannya aktivis mahasiswa itu, dikarenakan menganggu arus lalu lintas di jalan KH Wahid Hasyim, dan mencoret mobil plat merah di sekitar Convention Hall, Sempaja, saat berlangsungnya pelantikan serentak walikota dan bupati terpilih se-Kaltim tadi pagi.

Selain itu, dibubarkannya aksi unjuk rasa itu oleh kepolisian, dikarenankan surat pemberitahuan unjuk rasa tidak diberikan ke pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua HMI Cabang Samarinda, Agung menjelaskan, pihaknya hanya menggelar aksi damai di depan Convention Hall untuk menuntut walikota dan wakil walikota Samarinda terpilih, agar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Samarinda.

“Kami hanya lakukan aksi damai saja, untuk peringatkan walikota Samarinda, bahwa ada pekerjaan yang belum selesai,” ungkapnya di Mapolresta Samarinda, Rabu (17/2/2016).

Lanjut Agung menjelaskan, pihaknya telah memberikan surat ke Polres pada subuh rabu kemarin, dan dia menganggap pihaknya telah memenuhi prosedur yang berlaku.

“Kami sudah kirim surat pemberitahuan ke Polres, kami juga tidak lakukan aksi mencoret-coret mobil plat merah, tidak benar itu, kami tidak lakukan itu,” tambahnya.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Ridho Doly Kristian menjelaskan, diamankannya belasan mahasiswa itu, dikarenakan tidak menjalankan ketentuan untuk menyampaikan aspirasi, dengan tidak mengirimkan surat pemberitahuan tiga hari sebelum unjuk rasa dilaksanakan, sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1998.

“Seharusnya 3 hari sebelum demo, mereka telah kirimkan surat pemberitahuan ke polisi, dari informasi yang ada mereka kirim surat ke polisi baru kemarin, makanya polisi berhak untuk lakukan pembubaran,” tuturnya.

Belasan mahasiswa yang berasal dari Universitas Mulawarman dan Universitas Widya Gama Mahakam itu menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres, dan mendapatkan pengarahan atas aksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka lakukan. (tom)