Nelayan Mengeluh Kawasan Tangkapan Ikan Berkurang

1News.id, Kutai Kartanegara – Sejumlah perusahaan tambang minyak dan gas (Migas) besar, seperti Total E&P Indonesie (TEPI), Chevron , Enny Muara Bakau dan beberapa lainnya, dinilai memberikan kontribusi terhadap menyempitnya ruang ekonomi masyarakat nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut anggota Komisi II DPRD Kukar, Kamaruddin, menyempitnya ruang tangkap nelayan akibat pipanisasi migas menjadi masalah yang luput dari perhatian.

“Saya sudah banyak menerima keluhan para nelayan di kawasan pesisir Kukar. Mereka banyak ‘dikalahkan’ oleh aktivitas sejumlah perusahaan Migas. Pipanisasi Migas menjadikan wilayah tangkapan nelayan berkurang. Sebab ketika dibangun jaringan pipanisasi sumur Migas, seketika itu nelayan dilarang membuang sauh atau jangkar pada jarak kurang 1-3 mil. Sementara jika terdapat beberapa sumur di delta Mahakam, maka pipanisasi terpisah-pisah itu membuat nelayan sulit mencari nafkah,” kata Kamaruddin kepada harian ini.

Politisi Partai Golkar ini selaku Ketua Badan Penyusunan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kukar, mengungkapkan di Pantai Pemedas, Samboja, pemerintah telah membangun tanggul penangkal abrasinya, sedangkan TEPI hanya menanami bakau.

“Berapa biaya daerah harus keluarkan untuk bangun tanggul tersebut? Banyak anggaran tersedot ke sana. Seharusnya TEPI membangun tanggul tersebut dan mengatasi abrasinya, bukan dibebankan kepada pemerintah. Sebagai contoh, di Handil Baru, kondisi tanaman bakaunya sekarang bagus, itu tidak ada campur tangan perusahaan,” ungkapnya.

Belum lagi persoalan pengembangan ekonomi masyarakat secara umum. TEPI pernah membangun pasar di Sanipah, tapi justru tidak bisa dimanfaatkan masyarakat karena letaknya tidak strategis.

“Kenapa tidak membangun pasar induk di Kuala Samboja? Kan Kuala Samboja pusat ekonomi masyarakat Samboja. Katanya setiap tahun puluhan miliar dikeluarkan TEPI melalui CSR untuk masyarakat. Nah ini masyarakat yang mana?” ujar Kamaruddin, penuh pertanyaan.

Karena itulah SKK Migas selaku pihak paling berwenang mengatur sejumlah perusahaan terkait, diminta membuat perencanaan baik agar jalur pipanisasi di laut bisa terfokus pada sebuah area khusus. Dengan begitu semua kepentingan bisa berjalan berdampingan, ekonomi para nelayan bisa berkembang dan industri Migas tidak terkendala.

“Saya juga menyorot masalah khusus untuk TEPI. Mengenai abrasi pantai terjadi di sepanjang perairan Samboja, harus disikapi secara serius. Karena pengurukan alur pelabuhan milik TEPI di Sanipah dilakukan secara berkelanjutan, berdampak kepada abrasi sepanjang pantai perairan Sanipah. Contoh nyata di belakang Kantor Kelurahan Sanipah, abrasinya parah. Kan tersisa beberapa meter saja dari fasilitas milik pemerintah,” jelasnya.(bay)

Berikan Tanggapanmu