1News.id, Cilacap – Terkait kasus perkelahian antara anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, Surakarta dengan anggota TNI Angkatan Udara di Sukoharjo, Jawa Tengah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, tujuh oknum anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro menjadi tersangka.

“Itu sudah masuk ranah penyidikan Pom (Polisi Militer), bisa dipastikan tujuh orang yang nanti bisa tersangka itu. Sementara tujuh orang,” katanya wartawan usai penutupan Latsitarda Nusantara XXXV Tahun 2015 di Cilacap, Jumat (5/6/2015).

Dia mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum Kopassus itu yakni berupa pemecatan dan pidana. Menurut dia, kasus seperti itu bisa terjadi karena persoalan disiplin dan tidak ada kaitannya dengan kesatuan. “Ini persoalan disiplin masing-masing oknum. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.

Kasus perkelahian anggota Kopassus dengan TNI AU terjadi di Karaoke Bima, Sukoharjo, Minggu (31/5) dini hari, dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia saat dirawat di RSAU Dr Suhardi Hardjolukito, Yogyakarta. Korban Serma Zulkifli yang berdinas di Markas Besar TNI AU Jakarta itu meninggal dunia di rumah sakit pada Selasa (2/6/2015).

Sementara itu, tentang kejahatan siber yang akhir-akhir ini meningkat, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa pelaku-pelaku kejahatan siber yang melibatkan warga Tiongkok dan Taiwan hanya memanfaatkan fasilitas internet di Indonesia.

“Kasus yang seperti itu kan tidak baru terjadi sekarang saja. Dari tahun-tahun lalu juga sering dan cukup banyak yang kita ke China, ke Taiwan, karena memang korban-korbanya itu adalah warga negara China,” katanya.

Menurut dia, kasus kejahatan siber itu tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Singapura maupun Malaysia, dan sudah banyak yang dideportasi ke negara asalnya. Disinggung mengenai kemungkinan kelompok-kelompok pelaku kejahatan siber asal Tiongkok itu telah menjadikan warga negara Indonesia sebagai bagian dari hal tersebut, Kapolri mengatakan untuk sementara belum ada karena para pelaku hanya memanfaatkan fasilitas elektronik dan jaringan internet di Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. “Hanya tool-nya saja, hanya alatnya saja yang mereka gunakan,” tegasnya.

Dikatakan, pihaknya akan menggunakan payung hukum yang sudah ada dalam penanganan kasus kejahatan siber, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kadang-kadang kejahatan itu hanya tool-nya saja, hanya alatnya saja yang menggunakan siber, yang lain-lainnya ya sama kejahatan-kejahatan biasa. Menipu dengan siber juga ada, bahkan prostitusi online juga ada, semua bisa dikenakan Undang-Undang ITE, kalau itu penipuan juga bisa dikenakan KUHP,” jelasnya.

Dia mengakui adanya kelemahan dalam aspek sekuriti atau perlindungan terhadap perangkat-perangkat elektronik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional yang akan menjadi semacam asistensi atau pusat untuk mendeteksi, mencegah, dan merekomendasi terhadap berbagai badan yang mempunyai perangkat-perangkat itu sehingga pengamanannya akan lebih mudah. “Ini yang digagas oleh Pak Menko Polhukam,” tutupnya. (ck)

Berikan Tanggapanmu